The best Side of intelijen indonesia
The best Side of intelijen indonesia
Blog Article
. Intelligence companies need to abandon the outdated paradigm in being familiar with threats and shell out close awareness to new difficulties including global terrorism.
A brief though in the past, the problems for Indonesian intelligence establishments have shifted with the requirement for legal guidelines and political procedures into the requirement with the democratic intelligence posture and the chance to facial place emerging security threats.
Jika Intelijen Negara mengetahui informasi tentang seseorang atau kelompok yang mengancam negara maka sebaiknya berkoordinasi dengan penegak hukum untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
Prinsip prinsip intelijen juga digunakan untuk mengatasi kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di masyarakat umumnya digunakan oleh kepolisian dengan menggunakan device-unit reserse atau kejaksaan seperti FBI di Amerika Serikat , detektif bahkan wartawan untuk mencari sumber berita. Masing masing memiliki kode etik tersendiri.
Badan Intelijen Negara perlu diimbangi oleh lembaga kontraintelijen untuk mencegah tindakan-tindakan dari pihak oposisi yang menghambat aktivitas intelijen Indonesia sekaligus mencegah kegiatan/operasi intelijen asing yang mengancam Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato pernah menyamakan bermain saham dengan berjudi. Pernyataan ini tentu memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pelaku pasar modal.
Masyakarat di Indonesia yang tinggal di perbatasan lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sandang dan pangan dari Malaysia daripada di negeri sendiri.
Acara tersebut juga membahas berbagai klik disini aspek pengawasan terhadap BIN yang perlu ditingkatkan, seperti pengawasan anggaran, operasi intelijen, dan regulasi. Di sisi lain, pentingnya meningkatkan akuntabilitas pengawasan intelijen juga menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut.
Kerjasama antar organisasi intelijen dipayungi oleh BIN sebagai koordinator perlu ditingkatkan secara maksimal.
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[12]
Pada masa Orde Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.
Photos confirmed anti-riot police deployed with big resources at this time currently being deployed and in addition the presence of in excessive of 1,000 legislation enforcement officers. Authorities made usage of a consuming water cannon and tear gasoline to disperse the protesters in Waena, throughout the outskirts of Jayapura.
Jika terjadi kesalahan perintah oleh user maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.
BAIS itself has been criticized for creating a one-sided notion of what a nationwide security threat constitutes by earning civilians from many important groups a threat.